Jakarta, lajunetwork.id – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta pemerintah memastikan seluruh warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan bantuan dan pelayanan dasar. Ia mengingatkan agar masyarakat yang berada di wilayah bencana tidak mengalami kesulitan memperoleh makanan, air bersih, layanan kesehatan, maupun tempat pengungsian.
Yorrys mengatakan keselamatan warga harus menjadi perhatian utama dalam penanganan bencana. Menurut dia, kondisi di lapangan perlu dipantau secara berkala agar kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Setiap perkembangan harus dipantau dan dilaporkan secara berkala sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Yorrys dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas jatuhnya korban akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT.
Menurut Yorrys, puluhan warga yang meninggal dunia dan ribuan orang yang harus meninggalkan tempat tinggalnya merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membutuhkan penanganan cepat.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, tempat pengungsian yang layak, hingga perlindungan bagi kelompok rentan.
Kelompok yang mendapat perhatian khusus antara lain anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Selain bantuan darurat, Yorrys menilai penyampaian informasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penanganan bencana.
Ia meminta pemerintah dan lembaga terkait memberikan informasi yang akurat melalui sumber resmi. Menurut dia, kejelasan informasi dibutuhkan untuk mencegah kepanikan dan penyebaran kabar yang belum terverifikasi.
“Masyarakat juga harus mengikuti setiap arahan dan informasi resmi terkait kondisi pascagempa,” ujarnya.
Yorrys mengatakan masyarakat di wilayah terdampak perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan situasi, langkah evakuasi, lokasi pengungsian, hingga bantuan yang tersedia.
Di sisi lain, warga juga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas, terutama di tengah situasi darurat setelah gempa.
Menurut Yorrys, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta unsur terkait lainnya.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian dan pertolongan korban, serta distribusi kebutuhan dasar kepada masyarakat.
Ia juga meminta proses pendataan korban dan kerusakan dilakukan secara cepat dan akurat. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas penanganan, menyalurkan bantuan, serta menyusun langkah pemulihan di wilayah terdampak.
“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat,” kata Yorrys.
DPD RI, kata dia, akan ikut memantau perkembangan kondisi pascagempa melalui kantor perwakilan DPD RI di daerah dan anggota DPD RI dari daerah pemilihan NTT.
Yorrys meminta anggota DPD RI dari NTT menyampaikan perkembangan situasi di wilayah masing-masing secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kondisi dan kebutuhan warga terdampak tersampaikan kepada pemerintah.
“Pimpinan DPD RI meminta seluruh Anggota DPD dari Dapil NTT untuk memberikan informasi terkini secara berkala terkait gempa di wilayah mereka. Kami ingin memastikan aspirasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat diketahui dan menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sementara sebanyak 9.290 warga masih bertahan di sejumlah titik pengungsian setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran hingga pukul 00.00 WIB.
Konsentrasi pengungsi terbesar tercatat berada di Kabupaten Sikka dengan 3.356 orang dan Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 orang.
Di Kabupaten Sikka, sebagian pengungsi berada di GOR Samador. Lokasi tersebut menampung sekitar 1.356 orang. Sementara sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik berbeda.
BNPB masih melakukan pemutakhiran data terkait jumlah korban, pengungsi, kerusakan bangunan, serta kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Besarnya jumlah warga yang mengungsi membuat ketersediaan kebutuhan dasar menjadi salah satu perhatian dalam penanganan pascagempa. Pemerintah dan seluruh unsur terkait dituntut memastikan bantuan dapat menjangkau warga, termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri dan berada di lokasi yang tersebar.
Dalam situasi tersebut, percepatan pendataan, koordinasi antarlembaga, serta penyampaian informasi yang jelas menjadi penting agar bantuan dapat diberikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
