Jakarta, lajunetwork.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemerintah mempercepat penanganan akses infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kementerian PU melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTT telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruas jalan dan jembatan yang terdampak gempa. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi infrastruktur sekaligus menentukan titik yang perlu segera mendapatkan penanganan.
Dody mengatakan sebagian akses yang mengalami gangguan mulai ditangani. Namun, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan perbaikan, termasuk satu jembatan yang kondisinya memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dody menyampaikan perkembangan tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi penanganan darurat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi kondisi terkini di lapangan sekaligus menyusun langkah percepatan penanganan bagi masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI dan Polri, serta kepala daerah turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah satu perhatian Kementerian PU adalah memastikan akses transportasi tetap berfungsi. Jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat sekaligus menjadi jalur distribusi bantuan dan pelayanan kedaruratan.
Dody telah menginstruksikan jajaran UPT Kementerian PU di NTT untuk segera bergerak ke sejumlah ruas jalan yang terdampak.
Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan jalur yang memiliki tingkat kepentingan tinggi bagi masyarakat dan distribusi bantuan.
“Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain,” ujar Dody.
Menurut Dody, pemulihan infrastruktur pascagempa tidak dapat dilakukan Kementerian PU sendirian. Penanganan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi diperlukan agar setiap kebutuhan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan.
Kementerian PU juga terus memantau kondisi infrastruktur melalui jajaran UPT yang berada di wilayah NTT. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi kerusakan baru sekaligus memastikan akses yang sebelumnya terganggu dapat kembali digunakan.
“Penanganan bencana membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga,” kata Dody.
Ia memastikan Kementerian PU akan menyesuaikan dukungan infrastruktur dengan perkembangan kondisi di lapangan. Jika ditemukan kebutuhan tambahan, kementerian siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penanganan.
Perbaikan jalan dan jembatan menjadi bagian penting dalam masa tanggap darurat. Infrastruktur yang terganggu dapat menghambat mobilitas warga maupun proses pengiriman bantuan ke wilayah terdampak.
Karena itu, Kementerian PU menempatkan pemulihan konektivitas sebagai salah satu prioritas. Jalan yang dapat kembali dilalui akan memudahkan pergerakan tim penanganan bencana, distribusi logistik, serta akses masyarakat menuju fasilitas pelayanan dasar.
Kementerian PU melalui UPT di NTT akan melanjutkan pemeriksaan dan pemantauan terhadap infrastruktur yang terdampak gempa. Penanganan akan dipercepat terutama pada titik-titik yang berpotensi menghambat konektivitas antardaerah.
Pemerintah berharap pemulihan akses tersebut dapat mendukung proses tanggap darurat sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa di Pulau Flores tetap dapat terpenuhi.
Dalam kondisi pascagempa, keberadaan jalan dan jembatan yang aman dan dapat dilalui menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat evakuasi, penyaluran bantuan, pelayanan masyarakat, dan pemulihan aktivitas warga.
