Jakarta, lajunetwork.id – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan algoritma media sosial menentukan cara mereka memahami sebuah informasi. Menurut dia, kemerdekaan di era digital juga dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang menjaga pikiran dan emosinya dari pengaruh arus informasi yang terus menerus muncul di ruang digital.
Pesan tersebut disampaikan Hasan seusai mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Hasan berpandangan bahwa masyarakat perlu memiliki pola konsumsi informasi yang lebih sehat. Salah satunya dengan membiasakan diri memeriksa konteks sebuah informasi secara menyeluruh sebelum memberikan penilaian atau ikut menyebarkannya.
“Kita kayaknya harus belajar merdeka dari penjajahan algoritma ini,” kata Hasan.
Ia kemudian mencontohkan perbincangan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait angka Rp700.000 untuk pekerjaan mengupas bawang. Potongan pernyataan tersebut menjadi bahan pembahasan luas di media sosial.
Menurut Hasan, fenomena itu menunjukkan bagaimana sebuah bagian kecil dari suatu pidato dapat memperoleh perhatian jauh lebih besar dibandingkan pesan yang ingin disampaikan secara keseluruhan.
Ia pun meminta masyarakat tidak berhenti pada kalimat tertentu yang telah dipotong dari konteksnya. Menurutnya, isi pidato perlu dipahami secara utuh sehingga gagasan utama yang hendak disampaikan tidak hilang akibat narasi yang berkembang di media sosial.
“Kita pikirkan substansi dari pidato besar Presiden, ya,” ujarnya.
Hasan menilai kebiasaan mengonsumsi informasi secara utuh menjadi semakin penting karena algoritma media sosial cenderung menyajikan konten berdasarkan pola interaksi pengguna. Kondisi tersebut dapat membuat perhatian publik terkonsentrasi pada isu atau potongan konten tertentu, sementara konteks yang lebih luas justru terabaikan.
Selain persoalan ruang digital, Hasan turut menyampaikan perkembangan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengatakan pemerintah sejak awal telah mengerahkan jajaran terkait untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Presiden Prabowo, kata Hasan, telah memberikan instruksi agar jajaran pemerintah turun langsung dalam penanganan bencana. Sejumlah pejabat pemerintah juga masih berada di wilayah terdampak untuk memastikan proses tanggap darurat berjalan.
“Hari ini mungkin beberapa menteri masih ‘standby’ di sana,” katanya.
Hasan menyebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Wakil Menteri Sosial berada di daerah terdampak. Kehadiran mereka ditujukan untuk mendukung penanganan kondisi darurat sekaligus proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak gempa.
Pernyataan Hasan tersebut menempatkan dua hal sebagai bagian dari tantangan masyarakat saat ini: kemampuan menyikapi informasi secara kritis di tengah derasnya arus konten digital dan pentingnya kehadiran pemerintah dalam merespons situasi bencana.
Di tengah peringatan kemerdekaan, Hasan mengajak masyarakat melihat makna kebebasan dalam konteks yang lebih luas. Kemampuan menentukan apa yang dipercaya, dipikirkan, dan dirasakan tanpa mudah terseret arus algoritma menjadi salah satu bentuk kebebasan yang dinilai penting di era digital.
