Jakarta, lajunetwork.id – Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali melakukan blusukan usai tak lagi menjabat sebagai kepala negara dinilai sebagai langkah untuk menguji kembali kekuatan magnet elektoralnya di tengah dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029.
Rencana tersebut diumumkan oleh Projo, salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi yang dikenal paling militan. Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, mengungkapkan bahwa Jokowi dijadwalkan mulai kembali turun ke masyarakat pada Juni mendatang dengan tujuan pertama ke Nusa Tenggara Timur.
Menurut Freddy, kunjungan itu akan dilakukan setelah kondisi kesehatan Jokowi kembali pulih. Ia menjelaskan, mantan Presiden itu diundang untuk menghadiri kegiatan pengembangan komoditas rumput laut yang dibangun oleh masyarakat setempat.
“Dalam demokrasi, tokoh nasional tetap boleh berinteraksi dengan masyarakat. Semua mantan Presiden dunia juga tetap aktif berbicara, memberi inspirasi, menghadiri forum, atau turun ke masyarakat. Selama tidak melanggar, itu hal yang biasa,” kata Freddy, Senin (18/5).
Pengamat politik menilai langkah Jokowi tersebut bukan sekadar kunjungan biasa. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai blusukan itu dapat dibaca sebagai upaya Jokowi untuk mengukur apakah pengaruh politiknya masih kuat setelah sekitar satu setengah tahun meninggalkan jabatan presiden.
Agung menyebut, berbeda dengan mantan presiden lain yang memiliki rumah politik atau partai sendiri, Jokowi tidak memiliki posisi struktural resmi di partai politik mana pun. Meski putra sulungnya, Kaesang Pangarep, kini memimpin Partai Solidaritas Indonesia, Jokowi dinilai tetap berada di luar struktur formal partai.
“Sehingga di titik inilah beliau harus menguji magnet elektoralnya setelah 1,5 tahun tidak menjabat, apakah masih relevan dengan panggung politik kita atau sebaliknya,” ujar Agung, Selasa (19/5).
Ia menambahkan, efek politik atau “Jokowi effect” yang selama ini dianggap mampu memengaruhi hasil kontestasi elektoral hanya akan tetap kuat apabila terus dirawat melalui aktivitas politik yang konkret, salah satunya lewat blusukan ke daerah.
Agung juga menilai pemilihan NTT sebagai lokasi pertama bukan tanpa alasan. Menurutnya, wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu basis dukungan Jokowi di luar Pulau Jawa.
“Jokowi ingin merawat legacy atau peninggalannya selama menjadi presiden. Sehingga, ini perlu diantisipasi apalagi menjelang pemilu dimulai,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, mengingatkan agar manuver politik di balik rencana blusukan itu dicermati secara hati-hati. Menurut dia, meskipun langkah tersebut bisa saja membantu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun di sisi lain berpotensi menjadi bumerang secara politik.
“Artinya, membantu pemerintah saat ini sekaligus manuver politik untuk meningkatkan posisi tawar di 2029,” ujar Ali.
Ia menilai, Jokowi bisa saja menggunakan momentum blusukan untuk membandingkan capaian pemerintahannya dengan kondisi pemerintahan saat ini. Jika hal itu terjadi, menurutnya, blusukan tersebut berpotensi memunculkan persepsi persaingan politik lebih dini.
“Tapi yang bahaya, kalau dosis manuver politiknya lebih dominan, itu bisa kontra produktif dengan pemerintahan saat ini, karena mesin politik 2029 akan memanas lebih awal, di saat bersamaan situasi ekonomi lagi berat,” kata Ali.
Menurutnya, kondisi ekonomi nasional yang tengah dibayangi tekanan nilai tukar rupiah dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuat situasi politik perlu dijaga tetap kondusif agar tidak memperburuk kepercayaan publik maupun pasar.
