Jakarta, lajunetwork.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menjadi penghubung kepentingan daerah sekaligus memperkuat persatuan nasional.
Hal itu disampaikan Sultan dalam pidato pengantar pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Menurut Sultan, selama lebih dari dua dekade DPD RI telah menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi daerah dalam kerangka kepentingan Indonesia secara keseluruhan.
“Lebih dari dua dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia,” kata Sultan.
Ia mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya menjadikan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif.
Sultan menyebut konsep tersebut sebagai green parliament, yang diarahkan untuk memperkuat peran DPD RI sebagai lembaga yang merajut keberagaman daerah sekaligus memperkokoh persatuan nasional.
“Kami menyebutnya sebagai green parliament. Lembaga perajut kebhinekaan daerah dan penguat persatuan nasional,” ujarnya.
Sultan menjelaskan DPD RI merupakan rumah bagi 152 anggota yang mewakili 38 provinsi di Indonesia. Para anggota tersebut, kata dia, merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah dengan jumlah suara yang mencapai hampir 80 juta.
Dengan legitimasi politik tersebut, Sultan menilai DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan aspirasi masyarakat daerah tersampaikan kepada pemerintah pusat.
Selain menjadi jembatan antara daerah dan pusat, DPD RI juga memiliki peran untuk mengawal agar kebijakan dan program pembangunan pemerintah pusat dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“Karena itu setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di seluruh provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan,” kata Sultan.
Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur dari pencapaian di tingkat pusat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari manfaat yang diterima masyarakat di daerah, termasuk wilayah terpencil, pulau-pulau kecil, daerah tertinggal, hingga kawasan perbatasan.
MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menggelar Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Salah satu agenda utama dalam rangkaian sidang tersebut adalah pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato Presiden, rangkaian acara juga diisi dengan penayangan video mengenai capaian kinerja pemerintah.
Sidang Tahunan MPR RI menjadi salah satu agenda kenegaraan dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, peringatan kemerdekaan mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI 2026. Di antaranya Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden Ke-13 K.H. Ma’ruf Amin.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.
Selain itu, tampak hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta sejumlah pimpinan partai politik.
Pelaksanaan sidang tersebut menjadi bagian dari agenda kenegaraan tahunan yang mempertemukan para pemimpin lembaga negara, pejabat pemerintahan, serta tokoh politik dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.
