Jakarta, lajunetwork.id – Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang atau refocusing program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, program tersebut sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok usia yang masih berada dalam fase pertumbuhan, mulai dari balita hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP).
Yahya mengatakan kelompok tersebut membutuhkan asupan gizi yang lebih besar untuk mendukung tumbuh kembang. Karena itu, ia menilai pemberian MBG akan lebih efektif jika difokuskan kepada balita, anak pendidikan anak usia dini (PAUD), siswa sekolah dasar (SD), dan SMP.
“Yang perlu mendapat perhatian asupan gizi secara serius yaitu balita, anak-anak PAUD, SD dan SMP. Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi yang tinggi,” kata Yahya saat dihubungi, Sabtu, 18 Juli 2026.
Sebaliknya, Yahya mengusulkan agar siswa sekolah menengah atas (SMA) dipertimbangkan tidak lagi menjadi penerima manfaat apabila pemerintah benar-benar melakukan penyesuaian sasaran program. Menurut dia, pada usia tersebut tambahan asupan gizi tidak lagi memberikan pengaruh sebesar pada anak-anak yang masih berada di fase pertumbuhan awal.
“Jika BGN ingin melakukan refocusing yang perlu dipertimbangkan untuk tidak dikasih MBG adalah siswa-siswa SMA karena masa pertumbuhannya sudah tidak terlalu terpengaruh dengan tambahan asupan gizi,” ujarnya.
Selain itu, Yahya menyambut positif rencana pemerintah membatasi penerima manfaat program dari kelompok masyarakat desil 8 hingga 10 atau kelompok ekonomi yang relatif mampu. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut diterapkan secara hati-hati sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah.
Menurut dia, penerapan pembatasan berdasarkan tingkat ekonomi akan sulit dilakukan di sekolah negeri yang siswanya berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perasaan tidak adil maupun tekanan psikologis bagi peserta didik.
“Jangan sampai menimbulkan kecemburuan jika terjadi dalam satu sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG,” kata Yahya.
Ia menilai kebijakan pembatasan penerima manfaat berdasarkan desil ekonomi lebih memungkinkan diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Sementara itu, untuk sekolah negeri diperlukan kajian yang lebih mendalam sebelum kebijakan diberlakukan.
Karena itu, Yahya meminta BGN melakukan kajian secara komprehensif agar penyesuaian program tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi siswa di sekolah negeri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk meninjau kembali sasaran penerima manfaat dari kelompok ekonomi atas atau desil 8, 9, dan 10.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan arahan Presiden adalah agar efisiensi program dilakukan dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Menurut dia, penerima manfaat dari kelompok ekonomi bawah, masyarakat di daerah tertinggal, serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi tetap menjadi prioritas utama program MBG.
Arahan tersebut, kata Agustina, bertujuan memastikan anggaran program digunakan secara lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang memiliki kebutuhan gizi paling besar.
