Jakarta, lajunetwork.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan transformasi agar tidak hanya dikenal sebagai aparat penegak peraturan daerah, tetapi juga menjadi garda terdepan pelayanan publik yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
Tomsi menilai kualitas interaksi anggota Satpol PP dengan warga memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang kinerja pemerintah. Karena itu, pendekatan yang mengedepankan empati, komunikasi, dan pelayanan dinilai perlu terus diperkuat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek, masyarakat langsung melabeli toko itu jelek,” ujar Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Training of Trainers bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Tomsi, peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP menjadi kebutuhan penting karena personel yang bertugas memiliki latar belakang kepegawaian yang beragam. Mereka terdiri atas tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga aparatur sipil negara (ASN).
Keragaman tersebut, kata dia, perlu diimbangi dengan standar kompetensi dan pemahaman tugas yang seragam. Pelatihan secara berkelanjutan diperlukan agar setiap anggota memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur operasional sekaligus mampu menjalankan tugas secara profesional.
Selain aspek teknis, Tomsi menekankan pentingnya membangun budaya pelayanan yang mengedepankan empati. Menurut dia, anggota Satpol PP harus mampu menjalankan kewenangan penegakan aturan dengan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong Satpol PP di berbagai daerah untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
Tomsi menilai citra Satpol PP tidak semestinya hanya dibangun melalui kegiatan penertiban atau penegakan peraturan daerah. Aparat Satpol PP juga dapat memperluas peran sosialnya dengan menghadirkan berbagai bentuk pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah membantu anak-anak menyeberang jalan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta menjalankan kegiatan sosial lain yang dapat memperkuat hubungan antara aparat pemerintah dan masyarakat.
“Mulai berkreasi memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya,” tegasnya.
Tomsi juga meminta jajaran pimpinan Satpol PP di daerah mengambil peran aktif sebagai teladan dalam mendorong perubahan budaya organisasi. Kepemimpinan yang kuat dinilai penting untuk memastikan transformasi tidak berhenti pada pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Ia berharap semangat perubahan yang dibangun melalui kegiatan pelatihan tersebut dapat diterapkan secara konsisten di masing-masing daerah. Dengan demikian, Satpol PP diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme sekaligus membangun kepercayaan publik.
Tomsi menegaskan, transformasi Satpol PP merupakan bagian dari upaya menghadirkan aparatur yang tidak hanya tegas dalam menjalankan aturan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang humanis dan membangun rasa aman di tengah masyarakat.
“Saya berharap keberadaan di sini betul-betul membawa suatu perubahan dan yakinkan kepada kepala daerah masing-masing bahwa komitmen Bapak Menteri berkaitan dengan membuat Satpol PP sebagai satuan Polisi Pamong Praja yang dicintai oleh masyarakat,” tuturnya.
