Jakarta, lajunetwork.id – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) sekaligus Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bukan sekadar dukungan anggaran bagi program kependudukan dan keluarga berencana (KB), tetapi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Isyana, pembangunan keluarga dan program KB memiliki kaitan langsung dengan masa depan generasi Indonesia. Perencanaan keluarga yang baik dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, mencegah kehamilan berisiko, menekan risiko stunting, sekaligus mendorong lahirnya generasi yang lebih berkualitas.
“Pembangunan keluarga dan KB sesungguhnya berbicara tentang masa depan manusia Indonesia,” ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan analisis dan evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB Nonfisik atau BOKB untuk menilai capaian Semester I 2026. Evaluasi tersebut digelar secara daring pada Rabu (26/8).
Isyana menyebut efektivitas BOKB sangat bergantung pada sejumlah faktor. Salah satunya adalah kemampuan pemerintah memastikan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, pengelolaan dana harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan diarahkan pada capaian hasil atau outcome, bukan semata-mata pada penyerapan anggaran.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,999 triliun untuk BOKB. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program KB di daerah, mulai dari peningkatan akses dan mutu pelayanan KB serta kesehatan reproduksi hingga penguatan pembangunan keluarga.
BOKB juga digunakan untuk mendukung intervensi yang berkaitan dengan percepatan pencegahan stunting. Dengan cakupan tersebut, pengelolaan anggaran di tingkat daerah dinilai memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh keluarga.
Karena itu, Isyana menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target BOKB. Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan keluarga.
“Di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, kerja sama pengelolaan BOKB dapat diterjemahkan menjadi perubahan dalam kehidupan keluarga Indonesia, menuju keluarga Indonesia yang lebih baik dan lebih berkualitas,” katanya.
Dengan demikian, pengelolaan BOKB diarahkan tidak berhenti pada aspek administratif dan pembiayaan program, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun keluarga yang sehat, terencana, dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia.
