Oleh: Sa, ad Fatsey ( Pemuda Lumoy)
Namrole, Lajunetwork.id – Beberapa hari terakhir, masyarakat Ambalau, khususnya warga Desa Lumoy, dikejutkan oleh kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang kembali mengubah arah pengelolaan pendidikan di desa tersebut.
Pergantian kepala sekolah yang terjadi berulang kali menimbulkan pertanyaan. Apakah perubahan itu benar-benar bagian dari upaya memperbaiki mutu pendidikan, atau justru menjadi bagian dari kebijakan yang tidak memiliki arah yang jelas?
Pertanyaan ini penting diajukan karena sekolah bukan sekadar bangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar membaca masa depan. Di ruang kelas yang sederhana, mereka sedang dipersiapkan menjadi manusia yang kelak menentukan arah negeri ini.
Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan anak-anak, bukan kepentingan kekuasaan, kelompok, apalagi kepentingan proyek.
Pergantian kepala sekolah, pada prinsipnya, bukan sesuatu yang keliru. Dalam kondisi tertentu, perubahan kepemimpinan sekolah memang diperlukan untuk memperbaiki manajemen dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Namun, pergantian tersebut semestinya dilakukan melalui proses yang transparan, profesional, dan berdasarkan kebutuhan pendidikan. Kepala sekolah harus dipilih karena kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, serta pemahamannya terhadap perkembangan dunia pendidikan.
Jangan sampai jabatan kepala sekolah hanya menjadi bagian dari rotasi birokrasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap proses belajar mengajar.
Ketika Kebijakan Kehilangan Arah
Pendidikan membutuhkan konsistensi. Guru membutuhkan kepastian. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan stabil.
Jika kepemimpinan sekolah terlalu sering berganti tanpa alasan yang jelas dan ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang menjadi korban bukan hanya kepala sekolah. Dampaknya dapat dirasakan oleh guru, orang tua, dan terutama anak-anak.
Di sinilah pemerintah daerah perlu membuka ruang evaluasi secara objektif.
Setiap kebijakan pendidikan harus dapat menjawab pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini benar-benar membuat anak-anak belajar lebih baik?
Jika jawabannya tidak jelas, maka kebijakan tersebut patut dikritisi.
Bupati dalam berbagai forum daerah disebut kerap menyampaikan pentingnya pembenahan tata kelola birokrasi. Komitmen itu tentu patut diapresiasi. Namun, pembenahan birokrasi tidak boleh berhenti pada pidato dan slogan.
Tata kelola yang baik harus terlihat dalam praktik.
Salah satunya melalui pengelolaan sektor pendidikan yang transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Tudingan mengenai adanya praktik mafia proyek di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap remeh. Jika memang ada dugaan penyimpangan, pemerintah harus membuka ruang pemeriksaan dan memastikan proses pengadaan maupun pembangunan berjalan sesuai aturan.
Kritik terhadap dugaan tersebut juga harus ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai tuduhan menjadi vonis tanpa proses pembuktian. Namun sebaliknya, jangan pula dugaan penyimpangan dibiarkan tanpa pemeriksaan hanya karena menyangkut kepentingan birokrasi.
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Jangan Jadikan Sekolah sebagai Arena Kekuasaan
Sekolah seharusnya menjadi ruang yang jauh dari tarik-menarik kepentingan politik dan kekuasaan.
Ketika keputusan pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan nonpendidikan, maka arah pembangunan manusia akan kehilangan pijakan.
Anak-anak di Desa Lumoy tidak membutuhkan konflik kepentingan. Mereka membutuhkan guru yang hadir, ruang kelas yang layak, buku yang cukup, fasilitas pendidikan yang memadai, dan pemimpin sekolah yang mampu membawa perubahan.
Mereka membutuhkan pendidikan yang membuat mereka percaya bahwa masa depan masih terbuka.
Sebagai anak yang lahir dan tumbuh di tanah Lumoy, kegelisahan terhadap kondisi pendidikan bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah kegelisahan tentang masa depan.
Adik-adik yang hari ini duduk di bangku sekolah adalah calon pemimpin masa depan. Mereka adalah generasi yang suatu hari nanti akan menentukan bagaimana Ambalau dibangun dan bagaimana masyarakatnya berkembang.
Jangan sampai masa depan mereka dikorbankan oleh kebijakan yang tidak matang.
Jangan sampai mereka menjadi korban dari buruknya tata kelola.
Dan jangan sampai pendidikan mereka terganggu oleh kepentingan yang tidak berhubungan dengan kepentingan anak-anak.
Pendidikan adalah Warisan Leluhur
Masyarakat Ambalau memiliki sejarah panjang dan nilai kemanusiaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Karena itu, merawat pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
Generasi hari ini tidak hanya mewarisi tanah, budaya, dan sejarah dari para leluhur. Kita juga mewarisi tanggung jawab untuk memastikan generasi berikutnya mendapatkan kesempatan yang lebih baik.
Pendidikan adalah salah satu bentuk warisan kemanusiaan yang paling penting.
Dengan pendidikan, seorang anak dapat mengenal dunia.
Dengan pendidikan, seorang anak dapat memahami hak dan kewajibannya.
Dengan pendidikan pula, seorang anak dapat mengubah kehidupan keluarganya dan membangun masyarakatnya.
Karena itu, pendidikan di Desa Lumoy harus dijaga bersama.
Pemerintah daerah harus memastikan kebijakan pendidikan dibuat berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Dinas Pendidikan harus bekerja secara profesional. Kepala sekolah harus dipilih melalui proses yang kredibel. Guru harus mendapatkan dukungan untuk menjalankan tugasnya. Dan masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi jalannya pendidikan.
Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran atau proyek pendidikan, mekanisme pengawasan harus bekerja. Jika ada kebijakan yang dianggap merugikan pendidikan, pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Inilah inti dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Bukan sekadar mengganti pejabat.
Bukan sekadar membangun gedung.
Bukan pula sekadar menghabiskan anggaran.
Pembangunan pendidikan harus diukur dari perubahan yang dirasakan anak-anak.
Apakah mereka belajar dengan lebih baik?
Apakah mereka mendapatkan guru yang berkualitas?
Apakah sekolah menjadi tempat yang aman?
Apakah mereka memiliki kesempatan untuk bermimpi lebih tinggi?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi dasar setiap kebijakan pendidikan.
Jangan Rusak Jalan yang Telah Dibangun Leluhur
Karena itu, masyarakat Ambalau, khususnya warga Desa Lumoy, perlu ikut menjaga masa depan pendidikan.
Jangan biarkan pendidikan menjadi urusan segelintir orang.
Jangan biarkan sekolah kehilangan arah.
Jangan pula membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.
Masyarakat memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, dan meminta penjelasan atas setiap kebijakan yang menyangkut masa depan anak-anak mereka.
Kepada pemerintah daerah, pesan ini juga perlu disampaikan: jangan jadikan pendidikan sebagai arena pertarungan kepentingan.
Jika pergantian kepala sekolah memang diperlukan, lakukan dengan alasan yang jelas dan proses yang transparan. Jika ada pembangunan sekolah, pastikan prosesnya terbuka dan dapat diawasi. Jika ada dugaan penyimpangan, periksa secara objektif dan tindak sesuai hukum apabila terbukti.
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebuah jabatan atau sebuah proyek.
Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak.
Sebagai anak yang lahir dari tanah Lumoy, saya mengajak seluruh generasi Ambalau, khususnya masyarakat Desa Lumoy, untuk bersama-sama merawat pendidikan.
Rawatlah generasi kita melalui pendidikan.
Sebab pendidikan adalah salah satu warisan kemanusiaan paling berharga yang ditinggalkan para leluhur.
Jangan sampai kita menjadi generasi pertama yang justru merusak jalan kemanusiaan yang telah dibangun oleh mereka.
Masa depan anak-anak Lumoy tidak boleh ditentukan oleh arogansi kekuasaan. Tidak pula boleh dikorbankan oleh kepentingan proyek.
“Bebaskan pendidikan di Desa Lumoy dari arogansi kekuasaan dan mafia proyek.”
“Selamatkan sekolah, Jaga guru, Lindungi anak-anak, Karena dari sanalah masa depan Ambalau dimulai.”
