Jakarta, lajunetwork.id – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih luas.
Saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin, Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara aktif melakukan pengawasan, pendampingan, serta mediasi terhadap perusahaan yang menghadapi persoalan hubungan industrial.
“Setiap ada potensi PHK, prosesnya biasanya dimulai dari internal perusahaan, kemudian masuk ke mekanisme yang melibatkan pemerintah. Ada yang kami dorong diselesaikan melalui perundingan bipartit, dan ada juga yang memerlukan keterlibatan mediator dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Menurut Yassierli, sebagian kasus yang berpotensi berujung pada PHK masih berada dalam tahap penyelesaian. Beberapa perusahaan telah mendapatkan pendampingan langsung dari mediator ketenagakerjaan, sementara sebagian lainnya masih menjalani proses dialog antara manajemen perusahaan dan pekerja melalui mekanisme bipartit.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya mengedepankan penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah agar hak-hak pekerja tetap terlindungi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
“Beberapa kasus sudah ditangani mediator kami, sementara yang lain masih menunggu hasil perundingan bipartit antara perusahaan dan pekerja,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap potensi PHK akibat tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik yang berpengaruh terhadap dunia usaha.
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama serikat pekerja tengah memperkuat berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya gelombang PHK di sejumlah sektor industri.
Menurut Said, upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik yang melibatkan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi investasi, ekspor, serta keberlangsungan operasional perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pasar internasional.
Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kasus yang saat ini perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak berkembang menjadi PHK massal yang dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat khusus presiden, Said mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan analisis terhadap berbagai potensi persoalan yang muncul di lapangan.
“Saya melakukan mitigasi melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Tugas saya adalah melakukan analisis dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait langkah-langkah yang perlu diambil,” ujarnya.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah, pihaknya juga berencana memperkuat komunikasi dengan kalangan pengusaha guna mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memicu PHK.
Berdasarkan hasil pemantauan awal, Said mengungkapkan terdapat sejumlah perusahaan di beberapa daerah yang menghadapi tantangan serius. Di antaranya adalah PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur, yang disebut memiliki potensi PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja.
Selain itu, PT Fengtai di Bandung, Jawa Barat, juga dilaporkan menghadapi situasi yang berpotensi berdampak pada sekitar 4.000 pekerja.
Potensi ancaman serupa juga ditemukan pada sejumlah perusahaan komponen otomotif di wilayah Pasuruan dan Mojokerto yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Menurut Said, informasi awal menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi global dan perubahan strategi investasi perusahaan induk di luar negeri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Ia menyebut terdapat indikasi bahwa beberapa prinsipal asal Jepang tengah mempertimbangkan pemindahan investasi ke negara lain serta mengalihkan fokus bisnis pada pengembangan industri kendaraan listrik, termasuk di Vietnam.
Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi secara serius melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Langkah mitigasi yang tepat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha sekaligus melindungi lapangan kerja bagi ribuan pekerja yang berpotensi terdampak.
Dengan pemantauan yang terus dilakukan serta koordinasi lintas pihak, pemerintah berharap berbagai potensi PHK dapat dicegah atau diminimalkan sehingga stabilitas ketenagakerjaan nasional tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
