Bandung, lajunetwork.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Polda Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi mengamankan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka selama 24 jam. Pengamanan itu ditujukan untuk mencegah praktik premanisme dan pungutan liar yang dapat mengganggu pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Dedi mengatakan telah meminta jajaran kepolisian dan TNI memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan proyek untuk mencari keuntungan secara tidak sah, termasuk dengan meminta jatah pengiriman material pembangunan.
“Saya sudah minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Tidak boleh datang siapa pun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan,” kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Kamis.
Menurut dia, pengamanan diperlukan untuk memastikan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik berjalan tanpa tekanan dari kelompok yang mencoba mengambil keuntungan melalui cara-cara ilegal.
Dedi menyinggung pola yang kerap muncul dalam pembangunan proyek. Kelompok tertentu, kata dia, dapat datang dengan mengenakan atribut organisasi atau membawa bendera, kemudian melakukan pungutan terhadap kendaraan pengangkut material. Ada pula pihak yang mengajukan proposal kegiatan dengan ancaman atau tekanan apabila permintaannya tidak dipenuhi.
“Biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, pungli. Nanti datang lagi kelompok ini, mengajukan proposal untuk peringatan Agustus, tidak diberi, marah. Saya katakan tidak boleh,” ujarnya.
Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberi ruang bagi praktik semacam itu. Menurut dia, pembiaran terhadap premanisme dapat menciptakan pola ekonomi yang buruk karena mendorong orang memperoleh penghasilan tanpa bekerja.
“Saya menyatakan perang terhadap premanisme. Premanisme, kita membiarkan orang mendapatkan uang tanpa bekerja, ini akan melahirkan sebuah preseden buruk,” kata dia.
Di sisi lain, Dedi berharap pembangunan TPPAS Legok Nangka tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah di Jawa Barat, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satunya melalui dukungan terhadap penyediaan akses listrik.
Ia mengatakan pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Jawa Barat memiliki akses listrik pada 2027. Dari sekitar 500 ribu warga yang sebelumnya belum menikmati listrik, jumlah tersebut kini disebut telah berkurang menjadi sekitar 70 ribu orang.
“Tahun depan seluruh rakyat Jawa Barat sudah punya listrik. Dari 500 ribu yang tidak punya listrik, sekarang tinggal 70 ribu lagi. Tahun depan tuntas,” ujarnya.
TPPAS Legok Nangka merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diarahkan untuk menjawab persoalan pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih.
Fasilitas tersebut diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 40,79 megawatt melalui teknologi insinerator dengan suhu lebih dari 800 derajat Celsius. Selain itu, proyek ini dirancang mengolah sampah plastik menjadi bioenergi dengan pendekatan ekonomi sirkular.
Dengan kapasitas tersebut, Legok Nangka diharapkan menjadi salah satu infrastruktur penting dalam penanganan persoalan sampah di Jawa Barat. Namun, kelancaran pembangunan proyek tetap bergantung pada pengawasan dan pengamanan di lapangan agar investasi publik dan kepentingan masyarakat tidak terganggu oleh praktik pungutan liar maupun tekanan kelompok tertentu.
