Jakarta, lajunetwork.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendukung upaya menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pimpinan MPR RI dan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Usai pertemuan, Muzani mengatakan pimpinan MPR telah menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden sekaligus membahas substansi dokumen tersebut dalam dialog yang berlangsung secara intensif dan produktif.
“Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan,” kata Muzani dalam konferensi pers.
Menurut dia, keberadaan PPHN dinilai penting karena tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintahan yang sedang berjalan, tetapi juga menjadi arah pembangunan nasional bagi pemerintahan berikutnya. Dengan demikian, kebijakan strategis yang telah dirancang dapat berkesinambungan dan memiliki landasan yang jelas.
Muzani menjelaskan Presiden Prabowo menyambut positif gagasan penyusunan PPHN. Bahkan, Presiden disebut memberikan perhatian terhadap sejumlah poin penting dalam konsep tersebut, termasuk aspek proses demokratisasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan arah pembangunan nasional.
“Karena itu Presiden menyambut baik atas gagasan-gagasan tersebut, bahkan Presiden sangat memberi perhatian dalam hal atau berbagai macam poin antara lain dengan proses demokratisasi dan seterusnya,” ujarnya.
Selain membahas PPHN, pimpinan MPR RI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026.
Dalam sidang tersebut, Presiden selaku Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan serta kinerja kementerian dan lembaga negara di hadapan anggota MPR.
Pertemuan dengan Presiden turut dihadiri jajaran Wakil Ketua MPR RI, yakni Lestari Moerdijat, Eddy Soeparno, Hidayat Nur Wahid, Bambang Pacul, dan Rusdi Kirana.
Sebelumnya, pada 22 Januari 2026, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pembahasan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara telah rampung di lingkungan MPR. Tahap selanjutnya adalah mendiskusikan konsep tersebut dengan Presiden sebelum melangkah ke proses berikutnya.
PPHN diusulkan sebagai pedoman pembangunan nasional jangka panjang yang diharapkan mampu menjaga kesinambungan kebijakan antarperiode pemerintahan.
Kehadirannya juga dimaksudkan untuk memastikan arah pembangunan Indonesia tetap konsisten, berkelanjutan, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap pergantian kepemimpinan tetap berada dalam koridor tujuan nasional yang sama.
